Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) merupakan organisasi non pemerintah, sama seperti Palang Merah Indonesia (PMI). ini yang mesti dipahami oleh masyarakat. Pesan itulah yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes RI Bpk Rustam Pakkaya. dari info tersebut, tim BSMI merumuskan kembali analisa organisasinya.
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) merupakan organisasi non pemerintah, sama seperti Palang Merah Indonesia (PMI). ini yang mesti dipahami oleh masyarakat. Pesan itulah yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes RI Bpk Rustam Pakkaya. dari info tersebut, tim BSMI merumuskan kembali analisa organisasinya.
Baik BSMI maupun PMI Keduanya sama- sama diakui de jure maupun de facto. BSMI terdaftar di Departemen Hukum dan Ham dan masuk dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara RI, sedang PMI melalui Kepres RI ditahun 50-an (saat itu pemerintahan demokrasi terpimpin). BSMI pun telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. tidak dapat dielakkan sejarah kolonialisme Belanda
Ketum BSMI,Menkes RI,Kepala Pusat Penangg Krisis Depkes RI
membawa lambang Palang Merah masuk ke Indonesia (Hindia Belanda) waktu itu, dan sebagian laskar kecil Palang Merah membantu melawan penjajah. dan Palang Merah juga digunakan untuk membebaskan tawanan Belanda serta warga asing yang ditahan Jepang yang kemudian Belanda melancarkan Agresinya berkali-kali. Bulan Sabit Merah Indonesia yang usianya sangat muda mendapat penghargaan tertinggi, para relawannya mendapat Satya Lencana Bidang Kesehatan/Sosial di tahun 2005 dan melanglang buana membawa nama besar Indonesia ke beberapa negara konflik/bencana seperti Irak, Pakistan, Libanon dan terakhir adalah Gaza-Palestina.
Kedua lembaga ini sama-sama memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia, sangat arif tidak ada mana yang lebih dahulu ada maupun lembaga yang baru hadir. wacana satu negara satu lambang kemanusiaan adalah agenda internasional yang ditujukan sebenarnya untuk menghindari penyimpangan lambang tersebut sebagai tanda pengenal kemanusiaan, namun pemikiran parsial timbul dimana-mana bahwa selain lambang A yang sudah muncul maka haram lambang B, tidak boleh ada lambang lain yang ‘diakui’. Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Sri Setiarini memandang bahwa dalam Konvensi Jenewa jelas-jelas tidak ada klausul satu negara satu lambang, yang ada hanyalah protokol-protokol tambahan diluar Konvensi Jenewa yang mengatur penggunaan untuk negara-negara, maka keliru bila satu negara satu lambang berdasarkan Konvensi Jenewa. Untuk internal suatu negara maka BSMI dapat diakui berdasarkan eksistensi dan kontribusi kepada negara.
Pemikiran komprehensif dibutuhkan dalam memahami rumitnya persoalan ada tidaknya, legal atau ilegal, haram atau tidak haram, sebuah lembaga kemanusiaan di Indonesia. Negara ini menjunjung tinggi demokrasi kebebasan dan multikultur. Jika BSMI dianggap LSM maka sebenarnya PMI juga LSM, keduanya sama-sama tidak mendapatkan APBN, bahkan alat kesehatan maupun sarana milik negara justeru banyak digunakan oleh PMI. Kritik disampaikan Menteri Kesehatan RI bahwa terjadi tarik menarik kepentingan Fasilitas Transfusi Darah yang banyak ‘dikuasai’ PMI sementara alatnya adalah milik negara dan masyarakat mengatakan bahwa banyak kendaraan operasional PMI yang ber plat merah. kedua lambang Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah sama-sama diakui. sangat tidak fair jika anggapan bahwa BSMI lembaga pengekor atau plagiat, disisi lain kontribusi yang diberikan berdasarkan semangat kemanusiaan untuk membangun bangsa ini untuk lebih baik.
Diatas hukum adalah moral dan moral merupakan bahasa nurani, keikhlasan dan integritas relawan BSMI maupun PMI patut kita hargai dengan semangat yang mereka miliki seperti ketika mereka membawa lambang masing-masing toh tujuannya adalah sama yaitu kemanusiaan. (AZ3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar